Presiden Prabowo Subianto telah menerima rekomendasi dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengenai pentingnya setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki gudang logistik yang dilengkapi stok bantuan untuk segera digunakan saat bencana terjadi.
Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Suharyanto dalam sebuah rapat koordinasi yang membahas penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat tersebut dipimpin oleh Presiden Prabowo di posko pengungsian yang terletak di Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Suharyanto menekankan bahwa ketersediaan logistik di daerah menjadi masalah krusial saat bencana gempa melanda.
Ia mengungkapkan bahwa banyak gudang logistik BPBD di berbagai daerah masih dalam keadaan kosong, sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan awal kepada masyarakat yang terdampak.
“Ketika bencana terjadi baru-baru ini, daerah ini tidak dapat mengambil langkah karena gudang-gudang logistik BPBD tersebut kosong,” jelas Suharyanto.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan oleh Presiden, berupa tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk masing-masing delapan pemerintah kabupaten di NTT, sangat membantu dalam penanganan dampak bencana.
Namun, untuk menghadapi bencana di masa depan, Suharyanto merekomendasikan agar setiap kabupaten dan kota memiliki stok logistik yang dapat segera digunakan ketika bencana terjadi.
Dia menjelaskan bahwa BNPB, sebagai alat pemerintah pusat, memang dapat berfungsi untuk memperkuat penanganan bencana. Namun, BNPB memerlukan waktu untuk mendatangkan dan mendistribusikan logistik ke daerah yang terkena dampak.
“BNPB adalah perpanjangan tangan Bapak Presiden. Kami tidak memiliki hubungan komando langsung dengan BPBD,” tambahnya.
Suharyanto juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya mampu memberikan bantuan dasar kepada masyarakat pada fase awal bencana, termasuk makanan, selimut, tenda, dan matras, sebelum bantuan dari BNPB tiba.
Dia mengusulkan agar pemerintah provinsi memiliki gudang logistik sendiri, begitu juga dengan pemerintah kabupaten dan kota. Dengan cara ini, bantuan awal dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak.
“Ketika ada kejadian di fase awal, bantuan sudah bisa segera diberikan,” ujarnya.
Menurut Suharyanto, persiapan untuk menyiapkan stok logistik tersebut tidak perlu dalam jumlah yang besar. Dia memberikan contoh bahwa anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti sembako, selimut, tenda, dan matras.
➡️ Baca Juga: PB ESI Memimpin Persiapan untuk Esports Nations Cup 2026 di Indonesia
➡️ Baca Juga: Pemenang Love Island USA Season 8: Siapa Juara yang Mengguncang Juri dan Penonton?