Presiden Prabowo dan Pemimpin Pakistan Rencanakan Kunjungan ke Teheran untuk Redam Konflik Timteng

Atok Dalang19 jam ago

3 1 minute read

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dikabarkan tengah merencanakan perjalanan ke Teheran, Iran. Dalam misi ini, ia akan didampingi oleh pemimpin Pakistan dengan tujuan meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Informasi mengenai rencana tersebut disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Jimly menjelaskan bahwa Prabowo telah menerima telepon dari pemimpin Iran yang mengundangnya untuk melakukan kunjungan ke Teheran. Kunjungan ini diharapkan dapat membantu meredakan eskalasi konflik yang ada.

“Saya bersyukur Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo dalam kunjungan ini ke Teheran,” ujar Jimly kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 6 Maret 2026.

Ia menambahkan bahwa inisiatif yang diambil oleh Presiden Prabowo mendapat dukungan dari Perdana Menteri Pakistan, yang akan ikut serta dalam perjalanan ke Teheran tersebut.

Sebelumnya, Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta tokoh Nahdlatul Ulama (NU), menyatakan bahwa niat Presiden Prabowo untuk berperan sebagai mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran disambut positif oleh berbagai negara di Timur Tengah.

“Sambil memantau situasi, kami memahami bahwa Presiden Prabowo ingin mengadakan pertemuan dengan Iran untuk menjadi mediator, dan Iran menunjukkan keterbukaan terhadap hal itu,” ungkap Nusron kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 6 Maret 2026.

Ia melanjutkan, “Langkah-langkah yang diambil oleh Pak Presiden mendapatkan dukungan dari sejumlah negara di Timur Tengah serta negara-negara Islam lainnya, termasuk Pakistan dan Uni Emirat Arab.”

Nusron memilih untuk tidak menjelaskan lebih jauh mengenai rencana Prabowo sebagai mediator dalam konflik AS-Iran, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Luar Negeri, Sugiono, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.