Polemik terkait klaim empat pulau yang berada di wilayah Aceh namun diklaim masuk ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus bergulir dan menarik perhatian publik serta pejabat daerah. Salah satu yang angkat suara keras adalah Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang secara tegas menepis anggapan bahwa pulau-pulau tersebut diberikan sebagai “hadiah” oleh pemerintah pusat kepada Sumut. Pernyataan Bobby pun memunculkan pertanyaan dan diskusi baru, salah satunya “Kenapa tidak ke Solo saja?”—mengacu pada kemungkinan pulau-pulau itu diserahkan ke daerah lain.
Artikel ini akan mengulas secara mendalam pernyataan Bobby Nasution, latar belakang sengketa pulau antara Aceh dan Sumut, serta implikasi politik dan hukum dari polemik ini.
Latar Belakang Sengketa Empat Pulau Aceh dan Sumut
Letak Geografis dan Sejarah Pulau-Pulau yang Diperebutkan
Empat pulau yang menjadi polemik adalah Pulau Berhala, Pulau Pandang, Pulau Rondo, dan Pulau Bakut. Pulau-pulau ini secara administratif secara historis sering diperdebatkan, terutama antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Secara geografis, pulau-pulau ini berada di Selat Malaka yang strategis dan kaya potensi sumber daya alam, terutama perikanan dan potensi migas.
Sejak zaman kolonial hingga era kemerdekaan, batas wilayah antara provinsi-provinsi di Indonesia sering mengalami perubahan. Namun, karena status kepulauan yang tidak jelas dan minimnya peta resmi yang lengkap, sengketa batas wilayah sering muncul.
Posisi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pernah menerbitkan sejumlah keputusan yang memperjelas status administrasi pulau-pulau tersebut. Namun, keputusan itu dinilai belum tuntas dan menimbulkan kegaduhan politik. Pemerintah Aceh menolak keputusan yang mengklaim pulau-pulau itu masuk ke wilayah Sumut, sementara Sumut berkeras mempertahankan status tersebut.
Bobby Nasution Tepis Isu “Hadiah Pulau” ke Sumut
Pernyataan Tegas Wali Kota Medan
Dalam sejumlah kesempatan, Bobby Nasution menolak anggapan bahwa empat pulau yang disengketakan itu adalah “hadiah” dari pemerintah pusat kepada Sumut. Menurutnya, klaim seperti itu tidak berdasar dan bisa memicu ketegangan antar provinsi.
Bobby menyatakan bahwa masalah tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog antar daerah, bukan dengan cara pemberian sepihak atau politisasi isu pulau.
Analisis Pernyataan Bobby
Pernyataan Bobby dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas politik dan hubungan antar daerah, khususnya di Sumut dan Aceh. Jika isu ini dibiarkan berkembang dengan narasi “hadiah” pulau, maka akan menimbulkan persepsi negatif dan kecurigaan dari masyarakat Aceh.
Di sisi lain, Bobby juga mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa wilayah harus dilakukan secara profesional dan sesuai aturan hukum, bukan berdasarkan klaim politis yang mudah diprovokasi.
Kenapa Tak ke Solo Saja?
Makna Pertanyaan “Kenapa Tak ke Solo Saja?”
Pertanyaan ini muncul sebagai sindiran terhadap klaim bahwa pemerintah pusat “menghadiahkan” pulau-pulau itu ke Sumut. Dengan bertanya mengapa pulau-pulau tersebut tidak diserahkan ke Solo—kota di Pulau Jawa yang jelas jauh dari lokasi—menunjukkan absurditas dan ketidaklogisan klaim hadiah tersebut.
Ini juga menegaskan bahwa pembagian wilayah bukan soal pemberian atau hadiah, melainkan hasil dari proses administrasi dan hukum yang harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kota Solo dan Posisi Geografisnya
Solo, yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tidak memiliki kaitan geografis maupun administratif dengan pulau-pulau di Sumatera. Jadi jika klaim hadiah benar terjadi, maka akan sangat aneh jika pulau-pulau di Selat Malaka dialihkan ke wilayah yang sangat jauh seperti Solo.
Sindiran ini juga mengkritik bahwa isu sengketa pulau seharusnya tidak dipermainkan dan digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
Implikasi Politik dan Hukum dari Polemik Pulau
Dampak pada Hubungan Antardaerah
Sengketa wilayah pulau ini tidak hanya soal batas administratif, tetapi juga berpotensi mempengaruhi hubungan sosial dan ekonomi antar daerah. Ketegangan dapat memunculkan konflik horizontal antara masyarakat Aceh dan Sumut.
Penting untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan dialog, agar hubungan antardaerah tetap harmonis dan tidak menimbulkan ketegangan yang berdampak luas.
Aspek Hukum dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Menurut Undang-Undang dan aturan pemerintah, sengketa batas wilayah antar daerah harus diselesaikan melalui prosedur yang telah diatur. Pemerintah pusat, melalui Kemendagri, memiliki peran penting untuk memfasilitasi dan mengambil keputusan final berdasarkan data dan kajian yang akurat.
Perlu pula melibatkan Badan Informasi Geospasial dan lembaga teknis lain untuk memastikan batas wilayah yang jelas dan tidak multitafsir.
Peran Pemerintah Pusat dan Kemendagri dalam Penyelesaian
Tugas dan Fungsi Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri bertugas untuk mengkoordinasikan dan memediasi sengketa batas wilayah antar provinsi. Kemendagri harus transparan dan objektif dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kontroversi baru.
Upaya Pemerintah Pusat Menangani Sengketa
Beberapa upaya telah dilakukan, seperti pembentukan tim verifikasi batas wilayah, konsultasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, serta sosialisasi kepada publik. Namun, proses ini memerlukan waktu dan kesabaran.
Perspektif Masyarakat dan Tokoh Daerah
Tanggapan Masyarakat Aceh
Sebagian besar masyarakat dan tokoh Aceh menolak keras klaim bahwa pulau-pulau itu masuk ke wilayah Sumut. Mereka menganggap pulau-pulau tersebut adalah bagian dari warisan sejarah dan budaya Aceh yang harus dijaga.
Sikap Pemerintah Daerah Sumut
Sumut, khususnya Medan, mempertahankan posisi agar pulau-pulau tersebut diakui sebagai bagian dari wilayahnya. Sikap ini didukung oleh beberapa kalangan politik dan ekonomi yang melihat pulau tersebut punya nilai strategis.
Kesimpulan
Polemik empat pulau Aceh yang diklaim masuk ke Sumut bukanlah persoalan sederhana. Isu “hadiah pulau” yang ditepis oleh Bobby Nasution mengingatkan bahwa sengketa wilayah harus diselesaikan dengan cara yang benar dan sesuai hukum, bukan dengan klaim sepihak yang dapat memicu konflik.
Sindiran “Kenapa tidak ke Solo saja?” menegaskan bahwa masalah wilayah bukan urusan politik oportunis, melainkan perkara teknis yang memerlukan kajian dan dialog mendalam. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk mencapai solusi yang adil dan damai, menjaga persatuan dan kerukunan antar daerah di Indonesia.
