Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan berbagai capaian kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama triwulan pertama tahun 2026. Penjelasan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Senin, 30 Maret 2026.
Salah satu prestasi strategis yang dijabarkan adalah keberhasilan dalam menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dilaksanakan pada Februari 2026. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, guna mendukung program-program prioritas yang ditetapkan oleh Presiden. Rakornas ini dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
Kemendagri juga berperan aktif dalam mendukung upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Dukungan ini meliputi pembentukan Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran bantuan untuk daerah yang terdampak. Selain itu, Kemendagri juga menyediakan layanan administrasi kependudukan melalui program yang mendatangi masyarakat yang terkena dampak bencana.
Di samping itu, Mendagri melanjutkan dengan menyampaikan bahwa Kemendagri telah mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) ke daerah-daerah yang terdampak bencana dalam beberapa gelombang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat proses pemulihan di daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan, Kemendagri juga melakukan pembinaan terhadap para kepala daerah. Ini termasuk langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari-hari besar keagamaan, serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif di awal tahun. Kemendagri juga mengatur perjalanan luar negeri bagi kepala daerah menjelang Lebaran agar pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal.
“Kami mengeluarkan edaran untuk menunda perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah tujuh hari sebelum dan tujuh hari setelah hari raya,” tegas Mendagri.
Dari segi administrasi kependudukan, Kemendagri mencatat capaian yang signifikan dengan tingkat perekaman KTP elektronik yang telah mencapai 97,64 persen. Di samping itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan juga menunjukkan hasil yang baik, mencapai 98,68 persen, yang mencerminkan peningkatan akurasi data di tingkat nasional.
Lebih jauh, Mendagri menekankan pentingnya peran strategis Kemendagri dalam mendukung program-program prioritas Presiden di daerah. Dukungan ini mencakup pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Operator Bursa Efek New York Investasikan Dana Signifikan ke OKX untuk Perluasan Layanan
➡️ Baca Juga: Praktik Instan dalam Politik Dapat Merusak Demokrasi Partai di Indonesia
