Ribuan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terpaksa ditutup setelah terungkap adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Haris Rusly Moti, pemrakarsa 98 Resolution Network, berpendapat bahwa langkah ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memperhatikan kritik publik yang muncul.
Haris mengungkapkan bahwa penutupan dapur-dapur MBG dilakukan setelah adanya penyelidikan yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo kepada pihak-pihak terkait. Ia menilai pemerintah telah merespons berbagai masukan yang disampaikan mengenai pengelolaan program tersebut dengan serius.
“Ini adalah bukti bahwa Presiden Prabowo tidak mengabaikan kritik dan masukan terkait pengelolaan program pemerataan gizi nasional melalui MBG,” ungkap Haris dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu, 8 April 2026.
Menurutnya, sebagian besar kritik yang ditujukan pada program MBG berkaitan dengan potensi kebocoran dalam pengelolaan anggaran. Meski demikian, ia menilai bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah perbaikan, termasuk menghentikan operasional dapur yang terbukti bermasalah.
Haris menjelaskan bahwa Prabowo juga telah memberikan instruksi kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Naniek Deyang, untuk melakukan investigasi lebih mendalam terkait pelaksanaan program tersebut. Hasil dari investigasi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melakukan penyimpangan segera ditutup sebagai bagian dari upaya penertiban.
Ia menambahkan bahwa sebagai program yang baru berjalan, MBG masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam aspek manajerial. Haris membandingkannya dengan beberapa program bantuan sosial lain yang sudah beroperasi lebih lama, namun tetap menghadapi tantangan serupa.
“Apalagi program yang baru dirintis dan baru berjalan selama satu tahun lebih, tentu kita akui bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sempurna,” jelasnya.
Selanjutnya, Haris juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian geopolitik yang terjadi di seluruh dunia. Ia berpendapat bahwa kondisi stabil di dalam negeri adalah faktor krusial agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan efektif.
Dalam konteks ini, ia mengungkapkan bahwa pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan pasokan energi agar distribusi kebutuhan pokok masyarakat tidak terganggu. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk mencegah konsekuensi lanjutan seperti gangguan pada aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Haris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan mendukung perbaikan program-program pemerintah. Ia juga mengingatkan agar aparatur negara menjalankan tugas mereka sesuai dengan fungsi yang ada dan tidak menyalahgunakan kebijakan yang berlaku.
➡️ Baca Juga: Memanfaatkan Pencatatan Keuangan Rapi untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM yang Berkelanjutan
➡️ Baca Juga: Tren Teknologi 2024: Inovasi yang Akan Mengubah Cara Kita Hidup
