Jakarta – Divisi Humas Polri menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dalam proses rekrutmen terpadu Polri untuk Tahun Anggaran 2026. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, dalam kegiatan doorstop yang berlangsung di Lobby Lantai 1 Divisi Humas Polri pada Selasa, 7 April 2026.
Dalam keterangan resminya, Kadiv Humas menekankan bahwa pelaksanaan rekrutmen Polri akan tetap berpegang pada prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH), sesuai dengan arahan dari Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.
“Proses rekrutmen terpadu Polri akan selalu mengutamakan prinsip-prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Ini berarti bahwa seluruh tahapan akan dilakukan secara objektif, terbuka, bisa dipertanggungjawabkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” jelas Johnny.
Secara khusus, ia menegaskan bahwa penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) untuk Tahun Anggaran 2026 akan dilakukan melalui satu jalur saja, yaitu jalur reguler, tanpa adanya kuota khusus.
“Pendaftaran Akpol hanya akan dilakukan melalui jalur reguler. Kami ingin mengingatkan kepada seluruh calon peserta dan keluarga agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengklaim dapat menjamin kelulusan dengan imbalan tertentu,” tegasnya.
Menurut data yang ada, jumlah pendaftar calon Taruna-Taruni Akpol Tahun 2026 mencapai 7.988 orang secara online. Dari total tersebut, sebanyak 5.432 peserta telah terverifikasi dan berhak melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya, yang saat ini sedang memasuki tahap pemeriksaan administrasi.
Kadiv Humas juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan praktik penipuan atau percaloan dalam proses rekrutmen. Laporan dapat disampaikan melalui layanan pengaduan Divisi Propam Polri, hotline rekrutmen di nomor 0821-1685-877, atau melalui Bareskrim Polri serta kepolisian setempat.
“Jika ada pihak yang menawarkan kelulusan dengan syarat tertentu, jangan ditanggapi. Jika hal itu sudah terjadi, segera laporkan. Jika melibatkan anggota Polri, akan diproses oleh Propam. Sementara jika melibatkan masyarakat sipil, akan dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Johnny menyampaikan bahwa rekrutmen Taruna-Taruni Akpol merupakan investasi jangka panjang bagi Polri dalam mencetak calon pemimpin masa depan, dengan proyeksi untuk 25 hingga 30 tahun ke depan.
Selain itu, Polri juga terus melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan kepolisian, termasuk Akpol. Evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kepribadian serta menghilangkan praktik kekerasan, khususnya dalam relasi antara senior dan junior.
➡️ Baca Juga: Penerapan Sistem MLFF Dalam Uji Kelayakan: Nasibnya Masih Menggantung di Tangan Pemerintah
➡️ Baca Juga: Pergeseran ke teknologi dalam pembelajaran 2025: Tren Terbaru
