Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menguraikan alasan di balik keterlibatan Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru dimulai.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pada awal pelaksanaan Program MBG, BGN tidak dapat segera membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui skema pengadaan barang dan jasa yang biasa dilakukan.
Sony menambahkan, pemilihan Polri, TNI, dan Kadin didasarkan pada kekuatan serta jangkauan mereka yang luas di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat. Percepatan dalam pelaksanaan program sudah menjadi perintah Presiden Prabowo Subianto di awal program.
“Tahun 2025 kita tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak, atau bagaimana yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, sehingga direncanakan saja dibangun menggunakan APBN 1.542 (SPPG), yaitu di 514 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota ada tiga. Nah, yang diperintahkan (untuk membangun SPPG dalam rangka percepatan) itu Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000, jadi perintah waktu itu,” jelas Sony di Jakarta pada tanggal 16 April 2026.
Ia berpendapat bahwa dengan skema ini, pemerintah dapat mempercepat proses pembangunan, mengingat tidak mungkin seluruh SPPG dibangun melalui pengadaan barang dan jasa yang memakan waktu cukup lama.
Sony juga menjelaskan bahwa target awal Program MBG pada tahun 2025 adalah membangun 5.000 SPPG yang akan melayani sekitar 15 juta penerima manfaat.
“Jadi, jika ada yang bertanya, ‘Mengapa Polri mendapatkan 1.000? Mengapa TNI juga 1.000?’ Ini semua ada alasannya. Ketika ada pertanyaan seperti itu, jangan salahkan, karena kebutuhan untuk percepatan memang sangat mendesak saat itu,” tuturnya.
Ketua Tim Verifikasi BGN tersebut menambahkan bahwa Program MBG ditargetkan untuk memberikan dampak yang signifikan atau multiplier effect bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, percepatan pembangunan SPPG sangat penting untuk mencapai target tersebut.
“Itu adalah langkah pemberdayaan masyarakat yang cerdas dari pemerintah, karena jika kita membangun 26.663 SPPG melalui proses pengadaan barang dan jasa, akan ada banyak kelompok kerja yang harus dibentuk. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menentukan pemenang tender? Syukurlah, dengan mekanisme ini, lebih dari 27 ribu SPPG telah dibangun,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Arus Balik Satu Arah Nasional Dimulai pada 24 Maret 2023 untuk Kenyamanan Perjalanan
➡️ Baca Juga: UNIFIL Peringatkan Ancaman Keselamatan Penjaga Perdamaian di Konflik Israel-Hizbullah
