Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna DPR RI yang ke-5 pada masa sidang I tahun 2026-2027, yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa, 8 September 2026.
Dalam rapat tersebut, Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa.
Usai rapat, pimpinan DPR menegaskan perlunya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana nasional dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Keberadaan Indonesia yang terletak di kawasan Ring of Fire menjadikan negara ini rentan terhadap berbagai bencana, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung api, hingga bencana hidrometeorologi.
Dalam konteks ini, karhutla di beberapa daerah semakin memperberat tantangan penanganan yang harus dihadapi, mulai dari dampak terhadap kualitas udara hingga layanan dasar bagi masyarakat yang terkena dampak.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
Ia mendorong pemerintah untuk mengaktifkan kembali sektor yang memimpin koordinasi antara seluruh kementerian dan lembaga, mirip dengan pola yang sebelumnya diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Penanganan ini tidak dapat dikerjakan oleh satu kementerian atau lembaga saja, tetapi harus dilakukan secara kolaboratif,” ungkap Puan.
DPR juga menunjukkan perhatian yang lebih dari sekadar masa tanggap darurat. Puan menyoroti berbagai dampak jangka panjang yang dirasakan oleh masyarakat, seperti gangguan pernapasan, terganggunya proses belajar anak-anak, dan kesejahteraan keluarga yang terdampak.
“Tim bencana yang ada di DPR akan meminta pemerintah untuk menerapkan langkah serupa agar berbagai masalah yang muncul dapat segera ditangani,” ujarnya.
DPR juga berencana untuk meminta pihak terkait menyelidiki informasi mengenai lahan yang terdampak karhutla di Kalimantan Barat, yang dilaporkan beralih fungsi menjadi kebun sawit. Selain itu, wacana penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dikaji lebih lanjut mengingat kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang berbeda.
Dengan pernyataan tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran di bidang kebencanaan, serta terus berkoordinasi dengan pemerintah agar penanganan karhutla dan pemulihan masyarakat terdampak dapat dilakukan dengan lebih baik.
➡️ Baca Juga: Kepala BGN Serahkan Kasus Keracunan MBG kepada Penegak Hukum untuk Diusut
➡️ Baca Juga: Dokter Kamelia dan Ammar Zoni Putus Meski Sudah Siapkan Rencana Pernikahan
