Jelang Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan berlangsung di Jombang pada 27-31 Agustus 2026, sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) mengungkapkan kekecewaan mereka karena belum menerima undangan resmi.
Keluhan tersebut muncul dari berbagai PWNU dan PCNU di wilayah Jawa maupun di luar Jawa dalam beberapa hari terakhir. Mereka menyatakan bahwa hingga pertengahan bulan Agustus, surat undangan resmi dari panitia Muktamar PBNU belum juga diterima. Hal ini menjadi masalah serius, mengingat waktu pelaksanaan yang semakin dekat.
“Kami sangat khawatir jika undangan baru dikirim pada H-7. Kondisi seperti itu berpotensi membuat tiket pesawat dan kereta menjadi mahal, bahkan bisa saja sudah habis. Terutama bagi PWNU dan PCNU yang berada di luar Jawa, serta mereka yang berasal dari daerah kepulauan. Banyak di antara mereka yang harus berangkat secara rombongan,” ungkap KH Dimyati Muhammad, sekretaris PCNU Bangkalan, Madura, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Lora Dim, sapaan akrab KH Dimyati Muhammad, yang merupakan cicit dari Syaikhona Kholil Bangkalan, mengaku telah menerima banyak laporan dari pengurus PCNU di luar Jawa mengenai ketidakpastian terkait undangan resmi untuk muktamar. Beberapa dari mereka bahkan khawatir bahwa jadwal pelaksanaan muktamar bisa mundur.
“Ketidakjelasan mengenai undangan hingga saat ini membuat mereka merasa bingung. Mereka menghadapi kesulitan dalam mengurus administrasi internal untuk keberangkatan, seperti SK delegasi dan koordinasi teknis yang diperlukan,” jelas Lora Dim.
“Selain itu, mereka juga mengeluhkan bahwa dalam situasi yang belum pasti ini, justru mereka sudah diminta untuk menyerahkan daftar Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Padahal, belum ada surat permohonan resmi dari panitia yang menjelaskan mekanisme dan rincian lengkapnya,” tambahnya.
Di tengah ketidakpastian mengenai undangan tersebut, Lora Dim melanjutkan, sejumlah PWNU dan PCNU mengaku telah dihubungi oleh oknum yang mengaku berasal dari Panitia Muktamar. Mereka diminta untuk segera mengirimkan nama-nama AHWA sesuai dengan “daftar yang diinginkan”.
“Dengan bahasa yang terdengar halus, mereka menyebutnya sebagai ‘permintaan data’. Namun, nada yang digunakan terasa menekan, seakan-akan jika tidak mengirimkan nama-nama tersebut, akan ada konsekuensi yang menyertainya,” tegasnya.
“AHWA merupakan pemegang hak suara tertinggi dalam Muktamar. Oleh karena itu, pemilihan nama untuk AHWA sangat krusial dan rawan untuk dipolitisasi. Mereka harus sangat berhati-hati, sebab masa depan jam’iyyah NU ada di tangan mereka. Sekali saja mereka melakukan kesalahan dalam menulis dan menandatangani, nasib NU bisa dipertaruhkan,” imbuhnya.
KH Dimyati Muhammad menyadari kondisi yang dihadapi oleh PWNU dan PCNU menjelang pelaksanaan muktamar. Namun, ia menegaskan bahwa kekuatan pertahanan kedaulatan NU sebenarnya berada di tangan mereka, PWNU dan PCNU.
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Memanfaatkan Mikro-Influencer untuk Kampanye Pemasaran Lokal
➡️ Baca Juga: 7 Versi Suara Siri “Robotik” yang Belum Dihapus Apple—Coba Sekarang!
