Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tuntutan penjara selama 8,5 tahun terhadap Sudewo, Bupati Pati yang tidak lagi menjabat, didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pentingnya proses pembuktian yang menjadi landasan dalam tuntutan tersebut. “Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK ini disusun berdasarkan hasil dari pembuktian yang telah berlangsung di pengadilan,” ungkapnya pada Rabu, 23 September 2026.
Budi menjelaskan, berbagai elemen hukum seperti fakta-fakta yang terungkap, kesaksian, dan alat bukti lainnya memainkan peran penting dalam penyusunan tuntutan. Dengan demikian, tuntutan tersebut merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum yang berlandaskan pada fakta-fakta di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, ia juga menekankan bahwa seluruh proses penanganan perkara yang dihadapi Sudewo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut Sudewo dengan hukuman penjara selama 8,5 tahun. Sudewo terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) serta pengisian perangkat desa di wilayah Pati. Selain tuntutan penjara, JPU juga meminta agar Sudewo dikenakan denda sebesar Rp300 juta, yang jika tidak dibayar, akan diubah menjadi hukuman kurungan selama 100 hari.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa Sudewo terbukti bersalah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan. Tindakan tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimilikinya sebagai anggota Komisi V DPR pada periode 2021-2022 dan juga sebagai Bupati Pati. Dalam konteks dugaan korupsi di DJKA, Sudewo didakwa menerima suap sebesar Rp1,3 miliar serta gratifikasi berupa uang dan barang senilai Rp2,3 miliar.
Lebih jauh, dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian perangkat desa, Sudewo diduga memanfaatkan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri dan tiga terdakwa lainnya, yaitu Sumarjiono, Abdul Suyono, dan Sukarjan. JPU menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sudewo telah merusak kepercayaan publik terhadap lembaga DPR RI dan pemerintah daerah.
Sebagai tambahan, JPU juga mengajukan tuntutan tambahan berupa kewajiban bagi Sudewo untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp3,6 miliar. Jika Sudewo tidak dapat memenuhi kewajiban ini, maka akan dikenakan hukuman penjara tambahan selama tiga tahun. Selain itu, JPU meminta kepada hakim untuk mencabut hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menjalani hukuman pokoknya.
Melalui semua langkah ini, KPK berusaha untuk menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Proses hukum yang dihadapi oleh Sudewo menjadi contoh nyata dari upaya lembaga ini dalam menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Dengan tuntutan yang telah diajukan, publik kini menantikan keputusan dari hakim yang akan menentukan nasib Sudewo. Keputusan ini tidak hanya akan berpengaruh pada kehidupan pribadi Sudewo, tetapi juga akan menjadi cerminan dari integritas sistem hukum di Indonesia.
Tuntutan ini juga diharapkan menjadi pelajaran bagi para pejabat publik lainnya bahwa penyalahgunaan wewenang tidak akan dibiarkan dan akan mendapat sanksi yang tegas. KPK, melalui proses ini, berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Dalam era di mana kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin dipertanyakan, penanganan kasus seperti ini menjadi sangat vital. KPK berharap, dengan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat melihat bahwa setiap tindakan korupsi akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Masyarakat juga diharapkan aktif berperan dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan.
Dengan demikian, diharapkan bahwa langkah-langkah ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, di mana kejujuran dan integritas menjadi nilai utama dalam menjalankan tugas-tugas publik. Tuntutan hukum terhadap Sudewo merupakan bagian dari perjalanan panjang dalam memberantas korupsi di Indonesia dan memastikan bahwa setiap individu yang menyalahgunakan jabatannya akan dimintai pertanggungjawaban.
➡️ Baca Juga: Pemda Harus Siapkan Mitigasi Risiko Obligasi Agar Ekonomi Nasional Tetap Stabil
➡️ Baca Juga: Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Capai 10 Juta Orang hingga Akhir Maret 2026
