Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk melakukan evaluasi terhadap ratusan izin usaha pertambangan (IUP), terutama yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Ia menegaskan perlunya mencabut izin yang tidak memenuhi kriteria yang jelas.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam rapat kerja pemerintah yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 April 2026.
“Jumlahnya ada ratusan. Ini adalah tanggung jawab Menteri ESDM. Jika ada yang tidak jelas, segera cabut semua izin itu,” tegas Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa saat ini, tidak ada ruang untuk memberikan toleransi kepada pengusaha tambang yang melanggar aturan, bahkan jika mereka adalah teman atau kerabat. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus fokus pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Kita tidak memiliki waktu untuk bersimpati. Fokus kita hanya pada kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan teman atau keluarga harus diprioritaskan setelahnya,” ungkapnya.
Prabowo juga menanyakan kepada Bahlil mengenai estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan evaluasi seluruh IUP tersebut. Bahlil menjawab bahwa proses tersebut akan memakan waktu sekitar dua minggu.
“Enak saja, dua minggu. Dalam satu minggu, semua izin harus dicabut. IUP harus berada di bawah kendali negara, ini akan memperkuat institusi dan lembaga kita,” tambahnya.
Bahlil pun menyatakan kesiapan untuk melaksanakan perintah Prabowo dan memastikan evaluasi dilakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan.
➡️ Baca Juga: Strategi UMKM Membangun Citra Brand Profesional untuk Meningkatkan Dikenal Produk
➡️ Baca Juga: Pengakuan Amsal di DPR Memicu Pemeriksaan Terhadap Kepala Kejari Karo
