Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa pihaknya akan segera mengadakan rapat town hall meeting dengan seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Langkah ini diambil menyusul terjadinya pemalsuan laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang melibatkan penggunaan foto hasil rekayasa pada aplikasi JAKI.
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan depan di Balai Kota. Ini menjadi langkah signifikan dalam menanggapi masalah serius yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Pramono menyatakan, “Minggu depan, saya akan memanggil semua PPSU yang terlibat dalam JAKI untuk mengadakan pertemuan di sini. Saya akan memberikan peringatan tegas kepada siapa pun yang terlibat dalam pemalsuan ini; kami tidak akan memberikan toleransi. Mereka akan langsung diberhentikan.” Pernyataan ini disampaikan saat ia berada di Balai Kota pada Jumat, 10 April 2026.
Pramono menjelaskan bahwa insiden pemalsuan laporan pengaduan masyarakat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) bukanlah kejadian baru. Kasus ini sudah terjadi sebelumnya dan melibatkan oknum yang sama yang merusak integritas sistem pelaporan.
Oleh karena itu, tindakan tegas telah diambil, yang mencakup pencopotan lurah serta kepala seksi (kasi) yang dianggap lalai dalam pengawasan. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Kami telah mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, termasuk lurah yang telah dicopot dari jabatannya, serta kasi-kasi yang juga terpaksa kami berhentikan. Ini adalah tentang wajah Jakarta. Kepercayaan masyarakat adalah yang utama,” tegas Pramono.
Selain dari Kalisari, Pramono juga menegaskan bahwa ada insiden serupa yang terjadi di Jakarta Selatan, di mana laporan telah dimanipulasi dengan teknik “time lapse”. Kejadian ini pun sedang dalam proses penanganan.
Walaupun ada insiden pemalsuan ini, Pramono memastikan bahwa laporan masyarakat yang masuk ke aplikasi JAKI tidak mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap berpartisipasi aktif meskipun ada kasus yang merusak ini.
Dia menambahkan bahwa dasbor aduan diperiksa setiap hari, dan angka partisipasi warga tetap stabil. Ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi dengan harapan adanya perbaikan.
Namun, kasus manipulasi laporan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat mengganggu kredibilitas layanan publik. Kepercayaan yang telah dibangun harus dijaga agar masyarakat merasa aman dalam menggunakan layanan ini.
Pramono menegaskan, “Semua yang terlibat dalam pemalsuan, baik di Jakarta Selatan, Kalisari, atau di lokasi lainnya, tidak akan ada kompromi.” Peryataan ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan publik.
➡️ Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jabodetabek Besok 17-18 Juni 2025, Bekasi dan Bogor Diprediksi Hujan Lebat
➡️ Baca Juga: Strategi Mendapatkan Pinjaman Modal UMKM Tanpa Jaminan: Panduan Langkah Demi Langkah
