Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengemukakan bahwa salah satu tanda kurangnya kesehatan dalam tata kelola demokrasi di dalam partai politik adalah terpilihnya ketua umum yang tidak berasal dari kalangan kader partai itu sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pinter Hukum dengan tema “Independensi Partai Politik, Penguatan Soliditas Internal, dan Mitigasi Intervensi Eksternal”, yang berlangsung di Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Titi menegaskan bahwa kepemimpinan dalam partai seharusnya mencerminkan proses kaderisasi yang berjalan konsisten di dalam struktur partai. Ia menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan yang dilakukan secara demokratis, dengan melibatkan suara dari pengurus dan anggota partai.
“Ketua umum partai politik seharusnya merupakan hasil dari mekanisme kaderisasi yang telah berlangsung. Proses pengambilan keputusan di partai haruslah demokratis dan mendengarkan aspirasi dari pengurus serta anggota,” ujar Titi.
Titi juga menyampaikan kritik terhadap praktik munculnya pemimpin instan di dalam partai. Ia berpendapat bahwa meskipun partai itu bersifat terbuka, kepemimpinan seharusnya dipegang oleh individu yang telah menjalani proses panjang sebagai kader dalam partai tersebut.
“Tidak seharusnya seseorang yang baru saja bergabung, bahkan dalam waktu singkat, langsung diangkat menjadi ketua umum. Partai harus dikelola oleh kader yang telah berproses dalam organisasi,” tambahnya.
Sejalan dengan pandangan tersebut, pengamat politik Adi Prayitno menekankan bahwa partai politik yang sehat tidak semestinya merekrut figur secara instan tanpa rekam jejak yang jelas, hanya demi kepentingan tertentu.
“Partai yang solid dan kuat tidak boleh, dengan alasan apapun, merekrut tokoh yang tidak memiliki latar belakang jelas, lalu secara tiba-tiba mengangkatnya menjadi ketua umum. Itu jelas menunjukkan ketidakberesan,” tegas Adi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi partai dari berbagai bentuk intervensi eksternal. Menurutnya, kekuatan suatu partai terletak pada sistem rekrutmen dan kaderisasi yang kokoh.
“Jika ingin partai itu kuat, stabil, dan berkelanjutan, maka kuncinya ada pada rekrutmen yang baik dan kaderisasi yang konsisten, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Lestarikan Batik Tulis dan Tenun Badui, Pekatan Batik Kembangkan Wastra Nusantara Bersama BRI
➡️ Baca Juga: Peluang Bisnis Rumahan dari Jasa Perawatan Akuarium dan Ikan Hias yang Menguntungkan
