Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menekankan urgensi penerapan kepemimpinan adaptif dan strategis di tengah era disrupsi yang tengah berlangsung. Perubahan yang terjadi saat ini tidak hanya terbatas pada aspek teknologi, melainkan juga merambah ke berbagai bidang lainnya secara bersamaan.
Perubahan ini mencakup kemajuan dalam teknologi dan kecerdasan buatan, meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan digital, serta gejolak di bidang ekonomi dan geopolitik. Selain itu, terdapat pergeseran dalam kebutuhan keterampilan aparatur dan derasnya arus informasi yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan dinamika zaman.
Pernyataan ini disampaikan oleh Tomsi dalam sebuah sesi pengarahan yang diadakan secara daring, berkaitan dengan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang V untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2026 pada Senin, 28 September 2026.
“Ketika masyarakat semakin cerdas, maka ASN pun dituntut untuk memiliki kecerdasan yang sebanding. Saat ini, 81,72 persen penduduk telah memanfaatkan layanan digital yang lebih terbuka, mudah, dan transparan,” ungkapnya.
Tomsi mengemukakan bahwa kemajuan dalam teknologi dan kecerdasan buatan generatif telah mengubah cara kerja dalam analisis, administrasi, dan layanan publik. Berbagai pekerjaan yang bersifat rutin kini semakin banyak terotomatisasi, sementara kebutuhan untuk pengambilan keputusan yang cepat semakin meningkat. Di sisi lain, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah juga terus melambung tinggi.
“Jika kita tetap bekerja dalam pola rutin, sementara masyarakat di luar sana menggunakan teknologi AI, maka akan ada celah yang memberikan dampak pada kecepatan dan komprehensifitas pengambilan keputusan kita. Hal ini tentu akan memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja kita sebagai ASN,” jelasnya.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Tomsi mendorong para peserta PKA dan PKP untuk mengubah pola kerja dan gaya kepemimpinan dari cara berpikir yang sektoral dan parsial menuju pendekatan yang lebih strategis, sistemik, holistik, serta lintas sektor.
Transformasi ini, lanjutnya, harus didukung oleh kepemimpinan kolaboratif serta kemampuan untuk membangun jaringan yang kuat. Ia menegaskan bahwa hasil yang signifikan biasanya lahir dari kerja sama antara berbagai unit, instansi, dan juga kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Adaptasi dan kolaborasi harus menjadi nilai yang diwajibkan, bukan sekadar pilihan gaya. Ketika terjadi perubahan, penyesuaian adalah suatu kewajiban,” tegasnya.
➡️ Baca Juga: Ulasan Singkat Portable WiFi Router untuk Koneksi Internet Stabil Saat Bepergian
➡️ Baca Juga: Karutan Kendari Dinonaktifkan Setelah Viral Napi Korupsi Kunjungi Kedai Kopi Usai Sidang PK
