Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjadikan penguatan sektor ekspor, peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fokus utama pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026. Berbagai masukan dari pelaku bisnis akan dikumpulkan untuk dijadikan rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan kepada pemerintah.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menekankan pentingnya dunia usaha untuk memusatkan perhatian pada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam kondisi ketidakpastian global saat ini. Ia berpendapat bahwa peningkatan ekspor merupakan salah satu peluang yang perlu digalakkan untuk meningkatkan devisa negara sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Kadin mendukung peningkatan ekspor, terutama di masa seperti sekarang, karena manfaat yang dihasilkan sangat jelas, yaitu meningkatkan devisa dan menciptakan tenaga kerja,” ungkap Anindya saat menjelaskan arah kebijakan Kadin ke depan.
Ia juga menambahkan bahwa upaya untuk meningkatkan daya saing harus dijadikan sebagai dasar utama dalam pengembangan dunia usaha. Kadin berkomitmen untuk tidak hanya memperkuat perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga memastikan bahwa UMKM memiliki kapasitas untuk memasuki rantai pasok dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar internasional.
Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas Kadin 2026, Erwin Aksa, menjelaskan bahwa agenda utama Rapimnas mencakup evaluasi kinerja organisasi selama periode 2025–2026 dan penyusunan program kerja untuk tahun 2027 mendatang.
Erwin menginformasikan bahwa acara ini akan melibatkan pengurus Kadin Indonesia, perwakilan dari Kadin daerah, serta anggota luar biasa. Diskusi yang berlangsung diharapkan dapat memberikan rumusan dan rekomendasi yang konstruktif untuk disampaikan kepada pihak pemerintah.
“Harapan kami, hasil dari Rapimnas ini akan menghasilkan rumusan atau rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah,” jelas Erwin.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kadin akan membentuk kelompok kerja yang akan bertugas untuk mengkaji sejumlah kebijakan publik selama satu tahun ke depan. Hasil dari kajian tersebut diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk white paper serta rekomendasi kebijakan yang bermanfaat.
Melalui mekanisme ini, masukan dari dunia usaha diharapkan tidak hanya menjadi catatan dalam forum internal, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.
Anindya menilai bahwa akses yang lebih terbuka ke pasar internasional harus diimbangi dengan penguatan kapasitas produksi serta kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi permintaan yang ada. Dia memberikan contoh mengenai peluang perdagangan dengan Uni Eropa melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa, yang dikenal dengan sebutan IEU-CEPA.
➡️ Baca Juga: Donald Trump Menyatakan Kuba Sebagai Target Strategis Selanjutnya dalam Kebijakan Luar Negeri
➡️ Baca Juga: Cara Akurat Menghitung THR 2026 untuk Karyawan dengan Masa Kerja Belum Setahun
