Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan kritik tajam terhadap pengelolaan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak optimal.
Dalam pidato yang disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026, Prabowo mengungkapkan keheranannya terhadap masih adanya BUMN yang tidak menunjukkan tanggung jawab yang cukup kepada negara.
Prabowo mengawali pernyataannya dengan mengungkapkan bahwa jumlah BUMN ternyata jauh melebihi estimasinya. Ia sebelumnya memperkirakan jumlahnya sekitar 300-400 perusahaan, namun fakta menunjukkan bahwa ada lebih dari seribu entitas BUMN.
“Saya semula berpikir jumlah BUMN itu hanya 300 atau 400, tetapi kenyataannya ada 1.074. Banyak dari BUMN ini beroperasi tanpa memperhatikan tanggung jawab mereka kepada bangsa dan negara, seolah pemerintah tidak ada artinya. Saya tidak mengerti bagaimana situasi ini bisa terjadi,” ujarnya.
Menurut Prabowo, kondisi ini perlu segera diperbaiki agar perusahaan-perusahaan milik negara dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik kepada bangsa dan negara.
Prabowo bahkan mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc yang khusus bertugas menginvestigasi sejumlah masalah yang melibatkan para direksi BUMN dalam kurun waktu tiga dekade terakhir.
Meskipun begitu, Prabowo memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memiliki masalah untuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Ia menyatakan bahwa opsi tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut dengan DPR.
“Saya juga akan mendatangi majelis, dan berencana untuk meminta DPR memberikan kesempatan semacam amnesti khusus bagi mereka yang ingin bertobat, yang menyadari kesalahan mereka, dan yang bersedia mengakui. Saya serahkan keputusan ini kepada wakil rakyat,” tuturnya.
➡️ Baca Juga: Pemkot Tangerang Kolaborasi dengan InJourney dan Jasa Marga untuk Pengembangan Simpang Susun Kunciran
➡️ Baca Juga: JK soal Aceh-Sumut Rebutan 4 Pulau: Cek Perjanjian Helsinki
