Jakarta – Terungkap fakta terbaru seputar kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI, pihak berwenang menginformasikan bahwa berkas perkara ini telah resmi diserahkan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Kombes Iman Imanuddin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa setelah menerima laporan terkait insiden tersebut, pihaknya segera melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan yang diperoleh kemudian menjadi dasar bagi kepolisian untuk melimpahkan penanganan kasus ini kepada Puspom TNI.
“Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, kami menemukan sejumlah fakta penting. Saat ini, kami melaporkan kepada Pimpinan bahwa berkas perkara ini sudah kami limpahkan ke Puspom TNI,” ungkap Iman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada Selasa, 31 Maret 2026.
Sebelumnya, Andrie Yunus, yang menjabat sebagai Wakil Koordinator KontraS, menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Jakarta Pusat pada malam hari, tepatnya pada Kamis, 12 Maret 2026.
Dimas Bagus Arya, selaku Koordinator KontraS, menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi setelah Andrie Yunus menghadiri sebuah podcast berjudul “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” yang berlangsung di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar pukul 23.00 WIB.
“Beliau mengalami serangan berupa penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal (OTK), yang mengakibatkan luka serius di sekujur tubuh, terutama pada area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata,” ujar Dimas dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 13 Maret 2026.
Baru-baru ini, pihak TNI mengonfirmasi bahwa mereka telah mengamankan empat anggotanya yang diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Keempat orang tersebut diidentifikasi dengan inisial NDP, SL, BHW, dan ES.
NDP memiliki pangkat kapten, sedangkan SL dan BHW berpangkat letnan satu (lettu), serta ES berpangkat sersan dua (serda).
Keempat pelaku tersebut bertugas di Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI, yang berasal dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Hingga saat ini, Puspom TNI belum memberikan pembaruan terkait perkembangan penanganan kasus ini.
➡️ Baca Juga: Anggaran Bansos Rp1.300 Triliun, Qodari Sebut Potensi Hemat Rp200 Triliun Lewat Digitalisasi
➡️ Baca Juga: Manfaat Teh Hijau Tanpa Gula dalam Mendorong Proses Detoksifikasi Tubuh Alami
