Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,8 juta warga Indonesia yang tergolong tidak mampu.
Dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI serta DPR RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Prabowo menegaskan, “Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu.”
Menurut Prabowo, JKN merupakan sistem jaminan kesehatan dengan cakupan yang sangat luas, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Program ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
“JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia,” ujarnya menambahkan bahwa keberadaan program ini sangat penting dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa perlindungan yang diberikan melalui JKN sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah yang masih membutuhkan penguatan layanan.
Ia menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) di kawasan yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Di antara jumlah tersebut, 20 RSUD baru telah dibangun dan kini sudah beroperasi.
“Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Saat ini, 20 rumah sakit umum daerah baru yang kita bangun sudah dalam tahap operasional,” ungkapnya.
Pada hari tersebut, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Salah satu agenda utama adalah Pidato Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara serta Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain menyampaikan pidato, pemerintah juga akan menampilkan video yang menunjukkan capaian kinerja pemerintah selama ini.
Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
➡️ Baca Juga: Rekrutmen Akpol 2026: Polri Pastikan Tidak Ada Jalur Khusus untuk Pendaftaran
➡️ Baca Juga: Trump Kembali Hadapi Iran, Tantangan Menuju Kemenangan Masih Belum Terlihat Jelas
