uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

kpkgg
berita

11 Anggota DPRP Papua Pegunungan Jalur Otsus Segera Dilantik, SK Sudah di Pemda Menurut Wamendagri

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan untuk segera melaksanakan pelantikan terhadap 11 anggota DPRP yang terpilih melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus).

Dia menegaskan bahwa pengangkatan 11 anggota DPRP tersebut telah memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

“Untuk sebelas anggota DPRP yang diangkat melalui Otsus di Provinsi Papua Pegunungan, SK dari Menteri Dalam Negeri sudah tersedia. Posisi SK tersebut kini berada di pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami menekankan agar segera dilakukan pelantikan bagi 11 anggota DPR yang diangkat untuk Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Ribka di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).

Ribka menambahkan bahwa sangat penting bagi Pemprov Papua Pegunungan dan DPRP untuk segera menindaklanjuti SK tersebut dengan menjalankan proses pelantikan. Ini menjadi krusial agar perwakilan Orang Asli Papua (OAP) dapat menjalankan fungsi dan tugasnya di lembaga legislatif daerah sesuai dengan amanat kebijakan Otsus.

Dia berharap agar pelantikan 11 anggota DPRP jalur pengangkatan di Papua Pegunungan dapat segera dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penundaan yang berlarut-larut jika dibandingkan dengan daerah otonomi baru lainnya di Tanah Papua.

“Karena SK dari Menteri Dalam Negeri sudah diterbitkan dan keputusan pengangkatan untuk sebelas anggota DPRP telah ditetapkan, kami berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti langkah-langkah selanjutnya sehingga pelantikan dapat segera dilakukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyelesaikan tahapan yang menjadi tanggung jawabnya melalui penerbitan SK pengangkatan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah segera mengambil langkah administratif dan teknis yang diperlukan untuk merencanakan serta merealisasikan pelantikan tersebut.

“Intinya, kami menekankan untuk segera melakukan pelantikan terhadap anggota DPRP yang diangkat melalui jalur Otsus,” tutup Ribka.

➡️ Baca Juga: Han So Hee Terkait Rumor Kencan dengan Model Pria Setelah Foto Mesra Beredar

➡️ Baca Juga: Kombes Nanang Diganti Sebagai Kapolresta Sleman Dalam Waktu Kurang Dari 24 Jam, Apa Penyebabnya?

Related Articles

Back to top button